Vaksinasi Mandiri, Gotong Royong Redam Pandemi Covid

Vaksinasi Mandiri, Gotong Royong Redam Pandemi Covid

Intinya, program vaksinasi yang dilakukan korporasi swasta dinilai hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas perkotaan. “Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi,” bunyi petisi yang dibuat pada Kamis (19/2/2021) itu. Mengenai vaksinasi, seperti vaksinasi mandiri atau gotong royong yang diusung oleh usaha swasta, dr. Koko menyambutnya positif. Kedua, vaksinasi memiliki target sebagai upaya untuk menyehatkan bangsa dan negara, sehingga akses harus diberikan seluas mungkin. Bagi karyawan atau karyawati dan keluarganya sebagai penerima vaksin, pelaksanaan vaksinasi ini tidak akan dipungut biaya sepeser pun alias free of charge. Selain itu, faskes yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan vaksinasi mandiri tetap harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Pendistribusian vaksin Covid-19 untuk vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan bandan hukum/badan usaha. Pelayanan vaksinasi Gotong Royong hanya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan, tidak di fasilitas pelayanan kesehatan.

Adanya vaksinasi mandiri ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial menolak rencana vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta. Kami juga berharap agar HIPMI dapat diberikan ruang untuk melaksanakan vaksin mandiri agar dapat membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi yang sedang berjalan. Biaya pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri. Pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi melalui penyediaan vaksin gratis bagi karyawan dan keluarga. KPK berharap pemerintah merampungkan program vaksinasi Covid-19 free of charge terlebih dulu, baru melakukan vaksinasi mandiri.

Vaksinasi Mandiri

Dalam aturan yang dikeluarkan Permenkes, vaksinasi COVID-19 mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong. Sementara bagi masyarakat umum yang ingin ikut vaksinasi mandiri itu, mereka akan dikenakan biaya Rp600.000 dan termasuk dengan tes antigen. Untuk jenis/merek vaksin dan harga akan diatur oleh pemerintah. Yang jelas merek vaksin akan berbeda dengan yang vaksin free of charge dari pemerintah. Untuk saat ini kami belum mendapatkan arahan dari pemerintah terkait harga dan jenis vaksin yang akan diberikan. Namun yang pasti rumah sakit akan mengorder vaksin berdasarkan data perusahaan yang sudah mendaftar di kami.

yang harus diperhatikan dari vaksinasi mandiri tersebut adalah jangan sampai muncul narasi di masyarakat bahwa yang memiliki uang dan bisa membeli mendapatkan vaksinasi lebih cepat. “Vaksinasi mandiri nanti saja setelah vaksinasi wajib untuk tenaga kesehatan dan pekerja publik sudah diberikan. Jangan langsung di depan,” katanya. mengatakan sumber vaksin untuk program mandiri akan berbeda dengan program vaksinasi gratis sebelumnya. Percepatan vaksinasi itu mendapatkan apresiasi dari kalangan pengusaha.

Pemerintah membuka opsi pemberian izin vaksinasi mandiri Covid-19 guna mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Vaksinasi gotong royong ini tidak dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah. Dalam pasal 22, perusahaan swasta harus bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menggelar penyuntikan vaksin bagi karyawan.

Comments are closed.